Berita an information from faculty

 

 Membedah Sengkarut Politik Indonesia

Oleh: Kaka Suminta 

 

Bagi para ilmuwan politik kondisi Indonesia saat ini sangat membingungkan untuk ditelaah dan menjawab permasalahan yang berlangsung dan metode apa yang sesuai untuk menghubungkan data dan informasi tadi untuk mencapai konklusi atas temuan-temuan dan rangkaiannya dengan fakta yang ada hari ini dan kedepan. Jika para ilmuwan politik saja bingung dengan apa yang terjadi, apa lagi dengan mereka yang bukan dari disiplin ilmu politik.

Bagaimana kita kemudian melihat kegamangan dikalangan publik. Sebagaimana disebutkan dalam teori ilmu politik klasik dan abad 20, bahwa kondisi kritis saat para ilmuwan politik dan partisi saat menghadapi kebuntuan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam politik, maka akan menghasilkan revolusi pengetahuan untuk menemukan jawaban atas ketidak relevanan dan kekerasan politik yang terjadi. Namun kenyataannya dalam dunia nyata kondisi dan perubahan politik hampir selalu tertinggal di belakang dibandingkan dengan pemikiran dengan temuan ilmu politik untuk mengantisipasi maupun mengatasi masalah yang terjadi di ruang politik. Mungkin bahkan kegelisahan ini tidak terjadi saat ilmu politik belum terbekukan sebagai sebuah disiplin, walaupun tetap tidak ada jaminan bahwa tidak mengetahui apa yang yang sebenarnya terjadi disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, sejarah dan ilmu hukum tata negara secara bersama bisa memberikan jawaban dan penjelasan secara memadai. Sehingga kita mengasumsikan bahwa keberadaan ilmu politik untuk memberikan jawaban dan penjelasan untuk itu tetap relevan untuk dilakukan.

Sejak ilmu politik dilakukan dengan pendekatan normatif, dengan mengedepankan nilai-nilai apa yang seharusnya terjadi seperti dalam pendekatan klasik, home dan hobe, dunia dihadapkan pada turbulensi politik yang terus menerus terjadi dalam bidang politik, seperti hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara dan masalah kedulatan, sampai bagaimana cara sebuah bangsa atau kelompok mengambil keputusan untuk menjawab siapa mendapatkan apa dan bagaimana, sebagaimana yang disampaikan oleh Harold D Lasswel dalam bukunya Politik, Who Get What, When and How, untuk menemukan jalan keluar dari pertanyaan kebuntuan ilmu politik dalam menjawab tantangan sebagaimana terjadi saat ini jika menggunakan terminology lasswell, maka kita akan dengan mudah menemukan permasalahan, kondisi dan jawaban antar pernyataan sederhana tersebut. Saat ini pelaku politik di Indonesia adalah pemerintah parlemen, partai politik, dunia bisnis dan kelompok masyarakat serta individu sebagai warga negara serta hubungannya dengan komunikasi dengan dunia internasional. Cukup jelas bagaiamana kita mengidentifikasi para pelaku itu, misalnya menjawab tentang representasi kepentingan seluruh warga negara melalui kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan bagaimana semua pihak yang terlibat menyikapi dan bereaksi terhadap hal tersebut. Pertanyaan sederhana apakah pemerintah legislatif mau dan mampu mengartikulasikan agregasi kepentingan warga negara dalam penyusunan UU Pemilu sebagaimana yang terjadi saat ini. Jawaban atas pertanyaan dalam kalimat di atas, kita bisa saling berdebat tentunya, namun secara umum kita bisa menarik kesimpulan dari wacana public yang berkembang, baik pemerintah maupun DPR yang merupakan hasil pemilihan umum, sebagai amanat yang dititipkan dan harus terpresentasi dalam kinerja dan kebijakan yang diambil pemerintah dan DPR. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan ilmuwan politik tentang sengkarut politik yang terjadi, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Politik bisa dijawab ketika kita tahu bahwa ternyata perilaku pemerintah dan DPR tidak menunjukan fungsi dan tugas representasi basis konstitusinya karena DPR dan pemerintah dengan Presiden dengan sebagai pimpinan tertingginya merupakan bagian dari partai politik, khususnya paratai politik yang mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilu, maka kita bisa menunjukan kepada partai politik sebagai penyumbang terbesar sengkarut politik di Indonesia. Inti dari semua itu bisa kita telaah melalui teori nilai tradisional dan pendekatan parpol yang masih menjadi diskusi diantara ilmuan politik. Dengan ini teori nilai maka kita bisa mempertannyakan sejauh mana parpol-parpol di Indonesia merumuskan dan menerapkan nilai-nilai ideal tentang penyelenggaraan negara.

 

Pertanyaan selanjutnya bagaimana perilaku parpol terkait pemahaman dan penerapan nilai tadi jawaban atas pertanyaan itu tentu akan membuka ruang diskusi dan tantangan untuk melakukan penelitian dikalangan para ilmuan politik dan terlebih sebuah tantangan dan penugasan kepada para aktor politik seperti parpol dan mereka yang berada di dalamnya untuk memberikan jawaban atas sengkarut politik yang terjadi. Saat kita mencari jawaban dan rekomendasi konklusi atas apa yang terjadi kondisi sosial politik terus berkembang, sehingga setiap jawaban akan menimbulkan masalah dan pertanyaan baru. Dalam hal inilah seluruh pihak yang relevan perlu bekerja sama untuk terus menerus terlibat dalam diskusi disiplin yang sangat dinamis.

Why Law Faculty?

Lorem Ipsum adalah contoh teks atau dummy dalam industri percetakan dan penataan huruf atau typesetting. Lorem Ipsum telah menjadi standar contoh teks sejak tahun 1500an, saat seorang tukang cetak yang tidak dikenal mengambil sebuah kumpulan teks dan mengacaknya untuk menjadi sebuah buku contoh huruf. Ia tidak hanya bertahan selama 5 abad, tapi juga telah beralih ke penataan huruf elektronik, tanpa ada perubahan apapun. Ia mulai dipopulerkan pada tahun 1960 dengan diluncurkannya lembaran-lembaran Letraset yang menggunakan kalimat-kalimat dari Lorem Ipsum, dan seiring munculnya perangkat lunak Desktop Publishing seperti Aldus PageMaker juga memiliki versi Lorem Ipsum.